Lubuk Linggau, okesumatera.com– Program Brigade Pangan, inisiatif strategis Kementerian Pertanian (Kementan), terus menjadi perhatian sebagai langkah mempercepat swasembada pangan nasional. Namun, munculnya hoaks di media sosial terkait program ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi disinformasi yang dapat merugikan masyarakat, khususnya petani.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengingatkan pentingnya memverifikasi informasi. “Kami mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi melalui kanal Kementan. Hoaks dapat menghambat pelaksanaan program dan merugikan banyak pihak,” ujar Arief, Sabtu (28/12/2024).
Beberapa hoaks yang beredar meliputi pendaftaran palsu petani milenial, klaim gaji Rp10 juta, bantuan alat pertanian dengan imbalan tertentu, dan manipulasi data keberhasilan program.
Arief menekankan tiga langkah menghindari hoaks:
1. Cek sumber resmi seperti situs Kementan dan akun media sosial terverifikasi.
2. Konsultasi dengan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
3. Hindari menyebarkan informasi tidak terverifikasi.
Transparansi dan Akuntabilitas Kementan memastikan pelaksanaan Brigade Pangan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Program ini juga dirancang untuk memadukan teknologi modern dengan pemberdayaan petani milenial. Dilansir dari infopublik.id
Setiap Brigade Pangan beranggotakan 15 petani yang mengelola ±200 hektar lahan dengan dukungan alat modern, pelatihan intensif, dan infrastruktur pertanian. Potensi ekonominya menjanjikan, dengan pendapatan hingga Rp10 juta per anggota per bulan.
Arief optimistis program ini akan menjadi motor penggerak pertanian modern di Indonesia, membuka jalan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
